Bank Menentang Kesepakatan Imbal Hasil Stablecoin – Bisakah Undang-Undang CLARITY Raih 60 Suara?
Kelompok perdagangan perbankan AS, Bank Policy Institute (BPI), menentang rancangan undang-undang CLARITY Act yang baru dirilis, menyoroti kekurangan dalam ketentuan terkait imbal hasil (yield) stablecoin dan pembiayaan ilegal. Industri perbankan menginginkan larangan total terhadap semua bentuk imbal hasil stablecoin, bukan hanya kompromi yang melarang insentif untuk saldo menganggur.
Oposisi ini memengaruhi dukungan politik. Dua senator Republik, John Curtis dan John Cornyn, kini menyuarakan kekhawatiran serupa, yang berpotensi mengurangi dukungan Partai Republik menjadi 49 suara. Untuk mencapai ambang batas 60 suara di Senat, diperlukan 11 suara dari Demokrat, tetapi beberapa senator Demokrat yang mendukung crypto juga telah menyatakan penolakan karena isu etika dan pembiayaan ilegal.
Waktu yang tersedia sangat sempit, hanya dua minggu sebelum Senat reses pada bulan Agustus. Pemimpin Mayoritas Senat John Thune meragukan RUU ini dapat disahkan sebelum reses. Penasihat Utama Crypto Gedung Putih, Patrick Witt, mendesak agar pemungutan suara segera dijadwalkan, sambil menyatakan bahwa ketentuan etika baru telah menjawab kekhawatiran Demokrat.
Ekspektasi pasar terhadap keberhasilan RUU ini sempat turun menjadi 32%. Prospek penerapannya pada sesi ini semakin tidak pasti.
ambcrypto07/24 09:04