Kebijakan Regulasi

Berfokus pada perkembangan regulasi global, perubahan kebijakan, dan persyaratan kepatuhan. Ini memberikan analisis mendalam tentang regulasi pemerintah dan dampaknya terhadap industri kripto dan blockchain, membantu bisnis dan investor untuk mengelola risiko terkait kebijakan secara proaktif.

Nigerian SEC Bermitra Dengan Polisi Untuk Menangani Skema Ponzi Crypto – Detail

Komisi Sekuritas dan Bursa Nigeria (SEC) bermitra dengan Kepolisian Nigeria (NPF) untuk memerangi penipuan investasi kripto dan skema Ponzi. Direktur Jenderal SEC, Dr. Emomotimi Agama, menyoroti kekhawatiran tentang pelaku jahat yang mengeksploitasi kepercayaan investor melalui perdagangan kripto dan forex. Kolaborasi ini bertujuan membentuk tim khusus untuk meningkatkan perlindungan investor dan menutup celah antara identifikasi dan penegakan hukum. Nigeria, dengan 22 juta pemegang aset digital (10.34% populasi), merupakan salah satu hub kripto dengan pertumbuhan tercepat global. Langkah ini menyusul insiden seperti runtuhnya platform CBEX pada April 2025 yang menyebabkan kerugian US$916 juta. SEC juga menerapkan persyaratan modal minimum untuk penyedia layanan aset virtual dan mempublikasikan daftar bisnis investasi ilegal.

bitcoinist01/18 12:03

Nigerian SEC Bermitra Dengan Polisi Untuk Menangani Skema Ponzi Crypto – Detail

bitcoinist01/18 12:03

Regulasi Kripto: SEC Nigeria Naikkan Persyaratan Modal untuk Bursa Menjadi N2 Miliar

Regulator pasar modal Nigeria, SEC, telah meningkatkan persyaratan modal minimum untuk semua entitas yang diatur, termasuk penyedia layanan aset virtual (VASP). Modal untuk bursa aset kripto (DAX) dan kustodian naik signifikan dari 500 juta Naira (US$352.000) menjadi 2 miliar Naira (US$1,4 juta). Platform penawaran aset digital (DAOP) harus memenuhi modal 1 miliar Naira. Peraturan baru yang berlaku mulai 16 Januari 2026 ini juga mencakup penyedia layanan tambahan (AVASP) dengan modal 300 juta Naira, serta operator untuk tokenisasi aset dunia nyata (RATOP) dengan modal 1 miliar Naira. Tujuannya adalah meningkatkan ketahanan operasional dan stabilitas pasar. Selain itu, pemerintah Nigeria semakin fokus pada industri kripto dengan mewajibkan seluruh aktivitas aset digital terhubung ke nomor identifikasi pajak dan nasional. Semua entitas harus mematuhi peraturan baru selambatnya 30 Juni 2027 atau berisiko dicabut izinnya.

bitcoinist01/18 06:52

Regulasi Kripto: SEC Nigeria Naikkan Persyaratan Modal untuk Bursa Menjadi N2 Miliar

bitcoinist01/18 06:52

Pasar Prediksi Tidak Memprediksi Kebenaran, Hanya Memberi Hadiah kepada yang Bertaruh dengan Benar

Pasar prediksi tidak memprediksi kebenaran, mereka hanya memberi hadiah kepada orang yang bertaruh dengan benar. Artikel ini mengeksplorasi batasan pasar prediksi melalui dua studi kasus: tarihan pada penggulingan Presiden Venezuela Nicolás Maduro yang diduga melibatkan informasi orang dalam, dan kontroversi "setelan jas" Presiden Ukraina Zelensky yang menunjukkan kelemahan dalam mekanisme oracle dan tata kelola. Pasar prediksi, seperti Polymarket dan Kalshi, telah tumbuh pesat dengan volume perdagangan miliaran dolar dan menarik minat modal institusi. Namun, akurasi mereka sering kali berasal dari asimetri informasi atau manipulasi hasil, bukan dari agregasi wawasan kolektif yang jujur. Penulis berargumen bahwa kita harus berhenti menganggap pasar prediksi sebagai "mesin kebenaran" yang mulia. Pada intinya, mereka hanyalah produk taruhan berisiko tinggi pada peristiwa masa depan. Mengakui hal ini akan mengarah pada regulasi yang lebih jelas, etika yang lebih baik, dan desain yang lebih robust, sehingga memungkinkan pasar ini berkembang dengan lebih sehat dan transparan.

marsbit01/18 06:41

Pasar Prediksi Tidak Memprediksi Kebenaran, Hanya Memberi Hadiah kepada yang Bertaruh dengan Benar

marsbit01/18 06:41

CEO Coinbase Sebut Saham Tokenisasi 'Tak Terhindarkan' di Tengah Ketidakpastian UU CLARITY

CEO Coinbase Brian Armstrong menyatakan bahwa saham tokenisasi (tokenized stocks) adalah hal yang tak terelakkan, meskipun terdapat ketidakpastian regulasi dari RUU CLARITY Act. Pasar yang nilainya hampir mencapai $1 miliar ini diproyeksikan dapat meledak menjadi triliunan dolar jika kejelasan regulasi tercapai. Survei Bitwise menunjukkan minat institusional yang tinggi, dengan 30% penasihat keuangan tertarik pada stablecoin dan tokenisasi. Namun, industri terpecah mengenai aturan yang mengatur. Coinbase menarik dukungannya dari RUU Senat yang mereka anggap melarang saham tokenisasi, sementara pihak lain seperti Robinhood menganggap kekhawatiran tersebut berlebihan. Secara teknis, BNB Chain kini memimpin sebagai lapisan penyelesaian (settlement layer) teratas, menggeser Solana. Volume transfer bulanan meroket 11% menjadi $2.3 miliar, menunjukkan adopsi dan minat yang terus berkembang pesat.

ambcrypto01/18 05:03

CEO Coinbase Sebut Saham Tokenisasi 'Tak Terhindarkan' di Tengah Ketidakpastian UU CLARITY

ambcrypto01/18 05:03

Korea Selatan Majukan Kerangka Kerja Sekuritas Tokenisasi di Tengah Dorongan Regulasi Kripto

Korea Selatan telah mengambil langkah signifikan dalam pengaturan cryptocurrency dengan mengesahkan amandemen Undang-Undang Pasar Modal dan Undang-Undang Sekuritas Elektronik. Amandemen ini menetapkan kerangka hukum untuk penerbitan dan perdagangan token sekuritas (STO) menggunakan teknologi distributed ledger (DLT). Token sekuritas kini diakui sebagai instrumen keuangan yang sah, mencakup produk utang dan ekuitas. Perubahan ini diharapkan meningkatkan aksesibilitas investasi dan transparansi informasi. Rancangan undang-undang ini akan diserahkan ke Dewan Negara dan diharapkan berlaku pada Januari 2027. Komisi Layanan Keuangan (FSC) akan memimpin implementasi dengan membentuk Dewan Token Sekuritas bersama lembaga terkait. Langkah ini sejalan dengan upaya Korea Selatan mengatur industri crypto, termasuk rencana membuka pasar untuk ETF Bitcoin tahun ini dan mencabut larangan perdagangan crypto institusional. Aturan baru juga akan membatasi investasi crypto perusahaan hingga 5% dari modal ekuitas.

bitcoinist01/17 13:04

Korea Selatan Majukan Kerangka Kerja Sekuritas Tokenisasi di Tengah Dorongan Regulasi Kripto

bitcoinist01/17 13:04

Gedung Putih Peringatkan Mungkin Tarik Dukungan untuk RUU Crypto Setelah Konflik dengan Coinbase

Ketegangan memanas antara pemerintahan Trump dan bursa kripto Coinbase setelah platform tersebut secara mendadak menarik dukungannya terhadap RUU Struktur Pasar Aset Digital. Sumber Gedung Putih melaporkan kemarahan atas tindakan sepihak Coinbase yang dianggap sebagai tantangan terhadap otoritas pemerintah. CEO Coinbase Brian Armstrong menegaskan, "Lebih baik tidak ada RUU daripada RUU yang buruk," dengan alasan draft rancangan berisiko melarang tokenisasi ekuitas, membatasi DeFi, dan memberdayakan SEC secara berlebihan. Poin perselisihan terbesar adalah aturan imbal hasil stablecoin yang dikhawatirkan akan mematikan inovasi. Dampak politik mulai terlihat dengan penundaan jadwal pembahasan di Komite Perbankan Senat. Komunitas kripto terbelah antara yang mendukung sikap Coinbase dan yang mengkritiknya karena dianggap overreach. Perdebatan tentang stablecoin dan batasan DeFi kini menjadi garis demarkasi dalam proses legislasi kripto terpenting di Washington.

TheNewsCrypto01/17 11:22

Gedung Putih Peringatkan Mungkin Tarik Dukungan untuk RUU Crypto Setelah Konflik dengan Coinbase

TheNewsCrypto01/17 11:22

Proposal Undang-Undang CRYPTO: Operasi Tanpa Izin di New York Bisa Berujung Hukuman 15 Tahun Penjara

RUU CRYPTO yang diusulkan di New York akan memberlakukan sanksi pidana bagi perusahaan aset digital yang beroperasi tanpa izin. Pelaku bisa menghadapi hukuman penjara 5-15 tahun untuk transaksi senilai $1 juta atau lebih dalam setahun. Manhattan DA Alvin Bragg dan Senator Zellnor Myrie menyoroti perlunya regulasi untuk memerangi pencucian uang dan aktivitas kriminal lainnya yang difasilitasi mata uang kripto. Rancangan undang-undang ini bertujuan menyelaraskan New York dengan yurisdiksi lain yang telah memberlakukan sanksi pidana untuk transaksi virtual currency tanpa izin, guna meningkatkan perlindungan konsumen.

bitcoinist01/17 11:07

Proposal Undang-Undang CRYPTO: Operasi Tanpa Izin di New York Bisa Berujung Hukuman 15 Tahun Penjara

bitcoinist01/17 11:07

Senate Judiciary Soroti 'Celah' Pengawasan DeFi dalam RUU Kripto AS

Judiciary Committee Senat AS memperingatkan adanya "celah" dalam RUU crypto (CLARITY Act) yang dapat melemahkan pengawasan keuangan. Pimpinan komite, Chuck Grassley dan Dick Durbin, menentang eksemp bagi pengembang perangkat lunak DeFi dari persyaratan lisensi penyalur uang, yang berisiko melemahkan penegakan hukum pidana. Mereka mencontohkan kasus Roman Storm dari Tornado Cash yang terlibat pencucian uang. Di sisi lain, Komite Perbankan Senat membela ketentuan tersebut (Blockchain Regulatory Certainty Act) yang melindungi pengembang perangkat lunak selama tidak mengontrol dana. Ketua Komite Perbankan Tim Scott menegaskan komitmennya melindungi pengembang sambil mendukung penegakan hukum. Ketidakpastian RUU ini meningkat setelah Coinbase menarik dukungan karena berbagai masalah, termasuk larangan imbalan stablecoin. Gedung Putih dikabarkan memperingatkan Coinbase untuk kembali bernegosiasi atau kehilangan dukungan. Masa depan RUU ini masih belum jelas.

ambcrypto01/17 10:04

Senate Judiciary Soroti 'Celah' Pengawasan DeFi dalam RUU Kripto AS

ambcrypto01/17 10:04

Belarus Membuka Pintu untuk Bank Kripto dengan Dekret Presiden Baru

Belarus mengambil langkah besar pada 16 Januari 2026 dengan menandatangani Keputusan Presiden No. 19 yang mengatur "cryptobank" – perusahaan yang menggabungkan layanan token dengan perbankan dan pembayaran tradisional. Cryptobank harus berstatus residen Taman Teknologi Tinggi Belarus (HTP) dan tunduk pada pengawasan ganda dari Bank Nasional dan otoritas HTP. Mereka wajib mematuhi aturan modal, manajemen risiko, dan anti-pencucian uang. Pejabat memperkirakan cryptobank pertama dapat beroperasi dalam enam bulan, menawarkan layanan seperti pinjaman berbasis crypto, kartu pembayaran terkait aset digital, dan pembayaran gaji dalam token untuk pekerja mandiri. Kebijakan ini memperkuat komitmen Belarus menjadikan crypto sebagai bagian dari sistem keuangan formal.

bitcoinist01/17 08:04

Belarus Membuka Pintu untuk Bank Kripto dengan Dekret Presiden Baru

bitcoinist01/17 08:04

Jalan Iran Menuju 'De-Dolarisasi': Saat Senjata Mulai Diselesaikan dengan Kripto

Iran secara resmi mulai menerima pembayaran cryptocurrency untuk ekspor senjata melalui pusat pertahanan Mindex pada Januari 2026, menandai adopsi aset kripto sebagai alat strategis melawan sanksi global. Langkah ini didorong oleh krisisian riyal, terputusnya akses perbankan internasional, dan risiko perdagangan energi. Sebagai pusat penambangan kripto terbesar keempat dunia, Iran memanfaatkan mining berkat subsidi listrik dan menerima miliaran dolar dalam stablecoin seperti USDT untuk transaksi sensitif. Selama pemadaman internet nasional tahun 2026, jaringan alternatif seperti Starlink dan sistem berbasis satelit Bitcoin menunjukkan ketahanan ekosistem kripto dalam kondisi ekstrem. Kasus Iran membuktikan cryptocurrency telah berevolusi dari inovasi finansial menjadi alat geopolitik vital bagi negara-negara yang menghadapi sanksi, termasuk Rusia dan Venezuela.

marsbit01/17 02:34

Jalan Iran Menuju 'De-Dolarisasi': Saat Senjata Mulai Diselesaikan dengan Kripto

marsbit01/17 02:34

活动图片

Kategori Populerright-arrow

Tag Populerright-arrow

Bitcoin

Kebijakan Regulasi