Pemerintah Monaco telah mengajukan rancangan undang-undang ke badan legislatif negara itu, yang bertujuan untuk merevisi kerangka hukum Keharyapatihan bagi penyedia layanan aset kripto, mengutip pertumbuhan pesat sektor keuangan digital dan standar internasional yang terus berubah. RUU No 1131 secara resmi diserahkan ke Dewan Nasional pada 6 Agustus. Jika disetujui, RUU tersebut akan menggantikan rezim yang diperkenalkan pada tahun 2022 dan memastikan keselarasan yang lebih erat antara regulasi Monaco dengan Regulasi Pasar Aset Kripto (MiCA) Uni Eropa dan standar yang ditetapkan oleh Financial Action Task Force (FATF).
Berdasarkan Hukum No 1.528 yang diadopsi pada Juli 2022, layanan terkait aset kripto dan aset digital dibagi menjadi dua kategori regulator berdasarkan jenis aktivitasnya. Penerbitan aset dan penyediaan layanan operasional memerlukan izin dari Menteri Negara, sedangkan layanan investasi terkait aset kripto memerlukan izin dari Commission de Contrôle des Activités Financières (CCAF).
Rezim tersebut juga mengharuskan penyedia layanan yang ingin mendapatkan lisensi untuk mendaftarkan perusahaan di Monaco, dan perusahaan asing secara eksplisit dilarang menarik penduduk Monaco melalui pemasaran yang tidak diminta.
Undang-undang baru ini mendefinisikan dengan lebih jelas layanan aset kripto apa yang dapat diberikan secara legal di Monaco, dan memperkenalkan persyaratan operasional yang lebih ketat yang mencakup tata kelola perusahaan, tindakan kehati-hatian, dan standar perilaku profesional. Berdasarkan aturan yang diusulkan, penyedia layanan harus mendapatkan persetujuan sebelumnya dari CCAF.
Menurut laporan lokal, lisensi hanya akan diterbitkan setelah pemeriksaan bersama oleh Otoritas Keamanan Keuangan Monako (Autorité Monégasque de Sécurité Financière) dan Badan Keamanan Digital Monako (Agence Monégasque de Sécurité Numérique). Langkah ini juga memperluas kewenangan pengawasan dan penegakan hukum CCAF. Perwakilan pemerintah menyatakan bahwa peningkatan pengawasan ini bertujuan untuk memastikan kepatuhan terhadap persyaratan regulasi dan mencegah pencucian uang serta aktivitas keuangan ilegal lainnya.
Jika disetujui oleh Dewan Nasional, kerangka hukum utama akan diikuti oleh peraturan pelaksanaan sekunder yang merinci persyaratan praktis dan teknis bagi perusahaan.
Keputusan Monaco untuk menyempurnakan regulasi cryptocurrency-nya datang lebih dari setahun setelah negara itu dimasukkan dalam daftar negara berisiko tinggi pencucian uang oleh Komisi Eropa. Selain itu, Keharyapatihan tersebut masuk dalam daftar pengawasan (grey list) FATF sejak musim panas 2024.
Dimasukkannya ke dalam daftar negara berisiko tinggi Komisi Eropa dapat menyebabkan keterlambatan dalam pemrosesan transaksi dan peningkatan biaya. Seiring waktu, penempatan dalam daftar tersebut dapat menyebabkan penurunan peringkat kredit pemerintah dan korporasi, yang akan meningkatkan biaya pinjaman bagi lembaga lokal di pasar modal internasional.
