Korea Selatan memulai pilot project yang akan menggantikan kartu kredit pengeluaran pemerintah dengan token deposit berbasis blockchain.
Blockchain Masuk TradFi?
Kementerian Keuangan dan Ekonomi mengumumkan dalam siaran pers resmi bahwa proyek percontohan untuk pelaksanaan dana kas negara menggunakan mata uang digital berbasis blockchain telah disetujui.
Venture resmi baru ini menandai kali kedua pemerintah Korea Selatan menggunakan mata uang digital dan token deposit untuk pelaksanaan dana kas negara, menyusul proyek percontohan lainnya untuk pembangunan fasilitas pengisian daya kendaraan listrik dan pembayaran subsidi nasional bersama Kementerian Lingkungan Hidup.
Token deposit adalah klaim digital atas deposit bank komersial, yang diterbitkan pada jalur blockchain yang diizinkan (permissioned), dapat dibelanjakan oleh warga dan perusahaan di merchant dan penyedia jasa yang berpartisipasi.
Dengan kata yang lebih sederhana, token deposit adalah versi digital dari uang yang sudah disimpan di rekening bank biasa. Bank "membungkus" deposit tersebut menjadi token di blockchain privat (permissioned), dan Anda kemudian dapat membelanjakan token tersebut di toko atau penyedia jasa yang disetujui, persis seperti menggunakan kartu atau dompet seluler.
Berbeda dengan Mata Uang Digital Bank Sentral (CBDC), yang merupakan versi digital dari uang resmi suatu negara, dibuat dan dikelola langsung oleh bank sentralnya, token deposit memiliki penyelesaian yang dapat diprogram, pelacakan uang publik yang transparan, dan pelaporan real-time untuk negara.
Detail Pilot
Siaran pers menyatakan bahwa menurut Undang-Undang Pengelolaan Dana Kas Negara yang berlaku, biaya promosi bisnis dan biaya operasional terkait diharuskan dibayar dengan kartu pembelian pemerintah, yang secara efektif memblokir penggunaan token deposit. Berkat regulatory sandbox baru, pembayaran yang sama sekarang dapat dilakukan dengan token deposit, menciptakan testbed dunia nyata untuk metode pembayaran dan penyelesaian pemerintah yang baru.
Pilot baru ini diharapkan dapat menjadi peluang untuk menempatkan pelaksanaan fiskal berbasis blockchain pada pijakan penuh dan menghilangkan gesekan dalam pengaturan pembayaran kartu saat ini dengan menggunakan transparansi bawaan blockchain.
Mengutip siaran pers, yang diterjemahkan oleh Bitcoinist:
Pilot ini akan memungkinkan kami untuk mengatur sebelumnya dan mengelola secara advance waktu pengeluaran dan kategori bisnis yang diizinkan ketika biaya promosi bisnis dilaksanakan menggunakan token deposit yang memanfaatkan teknologi blockchain. Hal ini tidak hanya diharapkan meningkatkan transparansi pengeluaran tetapi, dengan menghilangkan perantara dalam struktur pembayaran, sepenuhnya menghilangkan biaya pemrosesan kartu yang ditanggung oleh merchant kecil.
Sebuah Trade-Off Bagi Trader
Korea Selatan terus bergerak maju dengan Digital Asset Basic Act-nya, sebuah buku aturan crypto yang luas yang akan menetapkan standar untuk stablecoin, aset dunia nyata yang ditokenisasi, dan ETF crypto di pasar lokal. Beberapa minggu lalu, Komite Kebijakan Nasional Korea menunda "fase kedua" debat hingga setelah pemilihan lokal 3 Juni.
Trade-off bagi trader Korea Selatan jelas: mereka mendapatkan efisiensi dan kontrol vs. kehilangan sebagian privasi dan berisiko terhadap potensi pelampauan wewenang. Dapat diharapkan adanya angin tailwind untuk infrastruktur bank-chain, penyedia blockchain permissioned, dan narasi tokenisasi.
Aliran "uang negara on-chain" di masa depan mungkin lebih memilih token yang diterbitkan bank daripada stablecoin yang sepenuhnya terbuka, yang dapat membentuk ulang likuiditas, koridor FX, dan strategi yield on-chain.
Jika pilot project ini diperluas, Korea Selatan dapat menjadi model referensi untuk bagaimana blockchain menangani aliran fiskal dunia nyata.
Pada saat penulisan, BTC diperdagangkan di kisaran tinggi $74 ribu pada grafik harian. Sumber: BTCUSD di Tradingview.
Gambar sampul dari Perplexity. Grafik BTCUSD dari Tradingview.
