Penulis: Tiger Research(@tiger_research_)
Diterjemahkan oleh: AididiaoJP, Foresight News
Berita tentang cadangan Bitcoin strategis AS telah beredar hampir dua tahun. Undang-Undang BITCOIN (diluncurkan 2024) intinya adalah pembelian aktif oleh pemerintah, sedangkan RUU ARMA sama sekali tidak memiliki klausul semacam itu. Apakah pasar harus melihat ini sebagai hal yang positif, masih merupakan pertanyaan terbuka.
Intisari
Perintah eksekutif yang ditandatangani Trump pada Maret 2025, berjanji tidak akan menjual Bitcoin yang sudah dimiliki pemerintah federal, tetapi tidak mewajibkan pembelian Bitcoin baru. Pasar sebelumnya berharap lebih tinggi, dan ketika isi perintah menjadi jelas, harga Bitcoin langsung turun 5,7%.
Upaya legislatif yang dimulai sejak 2024, dalam dua tahun terakhir telah mengalami penurunan signifikan: dari RUU yang mewajibkan pembelian 1 juta BTC, merosot menjadi RUU yang hanya berisi kewajiban penyimpanan, tanpa ada persyaratan pembelian sama sekali.
Undang-Undang Pemajuan Pensiun dan Mata Uang Amerika (ARMA) yang saat ini paling optimis prospeknya, bukanlah RUU pembelian, melainkan RUU yang melarang pemerintah menjual Bitcoin yang telah dimilikinya setidaknya selama 20 tahun.
Dampak jangka pendek ARMA terhadap pasar Bitcoin terbatas, namun dalam jangka panjang, menetapkan status hukum Bitcoin sebagai aset cadangan negara, dapat membuka kembali diskusi tentang pembelian wajib, yang merupakan hal positif bagi pasar.
Latar Belakang: Apa yang Dilakukan dan Tidak Dilakukan AS
Selama kampanye presiden 2024, Trump berulang kali berjanji untuk membangun cadangan strategis Bitcoin, yang diinterpretasikan pasar sebagai pembeli langsung oleh pemerintah federal.
Setelah pemilu, pada 6 Maret 2025, Trump menandatangani perintah eksekutif yang menetapkan Bitcoin yang diperoleh melalui penyelidikan kriminal dan penyitaan perdata sebagai cadangan strategis, dan memerintahkan untuk memegangnya secara permanen. Perintah tersebut tidak menginstruksikan untuk memperoleh Bitcoin baru, hanya berjanji tidak akan menjual Bitcoin yang sudah dimiliki pemerintah. Ketika isi perintah menjadi jelas, harga Bitcoin turun dari sekitar $92.000 menjadi di bawah $85.000.
Saat ditandatangani, pemerintah federal memegang sekitar 190.000 BTC, sekitar 0,9% dari total pasokan 21 juta. Semua Bitcoin ini berasal dari proses pidana dan perdata, tidak satu pun dibeli.
Saat ini situasinya masih belum berubah. Selain perintah eksekutif, tidak ada yang telah dimasukkan ke dalam undang-undang.
Sejarah Legislatif
Diskusi yang dimulai sejak 2021, menghasilkan rancangan undang-undang konkret pertama pada 2024, diperkenalkan kembali pada 2025, dan direstrukturisasi menjadi ARMA pada 2026. Tema utama evolusi ini adalah terus berkompromi dengan realitas politik: jumlah pembelian wajib berkurang hingga habis. Setiap revisi membuat pengesahan lebih memungkinkan, tetapi sekaligus mengurangi dampak pasar.
2024: RUU Asli
Sejak masuk Senat pada 2021, Senator Lummis secara terbuka menyerukan penyertaan Bitcoin ke dalam cadangan federal. Saat itu tidak ada konsensus internal di Kongres, dan musim dingin crypto 2022-2023 ditambah dengan keruntuhan FTX, membuat lingkungan semakin tidak menguntungkan.
Keadaan berubah pada 2024, Bitcoin menembus $100.000, dan ETF spot mendapat persetujuan regulasi. Pada Juli tahun yang sama, Lummis mengajukan legislasi konkret pertama: mewajibkan pembelian 1 juta Bitcoin dalam lima tahun, memegangnya minimal 20 tahun, didanai oleh akun surplus Federal Reserve.
1 juta BTC merupakan 4,76% dari total pasokan, melebihi sekitar 840.000 yang dilaporkan dimiliki oleh Strategy. RUU ini mati secara otomatis pada akhir sesi Kongres saat itu.
2025: Pengenalan Kembali dan Proses Terhenti
Maret 2025, bulan yang sama dengan perintah eksekutif, Lummis memperkenalkan kembali Undang-Undang BITCOIN sebagai RUU Senat No. 954. Struktur inti tidak berubah: pembelian tahunan 200.000 BTC, akumulasi 1 juta dalam lima tahun, ditahan 20 tahun. Versi revisi menghapus pengecualian larangan pelepasan tertentu, memperketat kewajiban penahanan, dan menambahkan empat sponsor bersama.
Respon pasar umumnya positif, tetapi RUU menghadapi tiga hambatan substantif:
- Biaya Fiskal: Pada harga saat itu, 1 juta Bitcoin bernilai ratusan triliun won. Kaum konservatif fiskal di Partai Republik menganggap emas sebagai penyimpan nilai stabil, sedangkan Bitcoin adalah aset spekulatif, menentang struktur pembelian wajib apa pun.
- Hegemoni Dolar: Kritikus Demokrat yang dipimpin oleh Anggota Kongres Maxine Waters berpendapat, menganggap Bitcoin sebagai aset cadangan akan melemahkan posisi dolar sebagai mata uang cadangan global.
- Posisi Menteri Keuangan: Pada Agustus 2025, Menteri Keuangan Bessent secara terbuka menyatakan pemerintah tidak akan mengejar pembelian Bitcoin tambahan. Sebagai pejabat yang bertanggung jawab atas penegakan hukum, ia telah dengan jelas menentang.
RUU tersebut sejak itu terus tertahan di Komite Perbankan Senat.
2026: ARMA Sebagai Kompromi Legislatif
Pada Mei 2026, Anggota Kongres Nick Begich mengajukan Undang-Undang Pemajuan Pensiun dan Mata Uang Amerika (ARMA), dengan Anggota Kongres Demokrat Jared Golden bergabung sebagai sponsor bersama. Perubahan nama itu sendiri memiliki makna strategis: bertujuan untuk melepaskan diri dari asosiasi legislasi sebelumnya yang sulit bergerak, memperluas koalisi pendukung.
ARMA melakukan dua hal: mengkonsolidasikan semua Bitcoin yang saat ini dimiliki atau disita pemerintah federal ke dalam cadangan tunggal yang dikelola Departemen Keuangan, dan melarang penjualan Bitcoin tersebut setidaknya selama 20 tahun. Satu-satunya pengecualian dari larangan pelepasan adalah untuk membayar utang nasional.
Perbedaan yang menentukan dengan RUU pendahulunya terletak pada apa yang TIDAK dimasukkan ARMA. Undang-Undang BITCOIN mewajibkan pembelian 200.000 BTC per tahun, sementara ARMA sepenuhnya menghapus kewajiban ini. Sebagai gantinya, Departemen Keuangan dan Perdagangan diinstruksikan untuk mempelajari dan melaporkan dalam 180 hari apakah pembelian tambahan dapat dicapai dengan cara netral anggaran. Tugas studi bukanlah tugas pembelian.
ARMA pada dasarnya adalah RUU penyimpanan dan penahanan, bukan RUU akuisisi. Tujuannya adalah untuk mendapatkan pengesahan, oleh karena itu strukturnya disesuaikan.
Prospek Jangka Pendek: Dampak Pasar Terbatas
Saat ini ada dua RUU yang sedang berjalan di Kongres. Undang-Undang BITCOIN (S.954) di Komite Perbankan Senat; ARMA di Dewan Perwakilan. Keduanya memiliki tujuan berbeda: Undang-Undang BITCOIN adalah RUU akuisisi, ARMA adalah RUU penyimpanan.
ARMA memiliki kemungkinan pengesahan lebih tinggi. Undang-Undang BITCOIN telah mandek di komite lebih dari setahun, terhambat oleh biaya fiskal dan dukungan hanya dari Partai Republik. ARMA memiliki dukungan Demokrat, dan tidak memberlakukan kewajiban pembelian, menghilangkan alasan penolakan paling umum.
Meski begitu, pengesahan ARMA itu sendiri tidak akan menjadi katalis jangka pendek untuk pasar Bitcoin. Jika ARMA berlaku, sekitar 320.000 BTC yang saat ini dimiliki pemerintah federal akan secara hukum dilarang memasuki pasar setidaknya selama 20 tahun. Tekanan potensial penjualan pemerintah akan hilang. Namun masalahnya, tanpa kewajiban pembelian, tidak ada permintaan baru. Pasar menginginkan pembelian langsung Bitcoin oleh pemerintah, dan ARMA tidak menyediakannya. Efeknya lebih mendekati pengangkatan perintah eksekutif Maret 2025 ke status hukum.
Kuncinya adalah apa yang mungkin terjadi setelah ARMA. Nick Begich telah memegang Bitcoin sejak 2013, dan merupakan salah satu sponsor bersama di Dewan Perwakilan untuk Undang-Undang BITCOIN Maret 2025. Dia secara terbuka mendukung Bitcoin sebagai aset strategis. Struktur ARMA mengisyaratkan pendekatan bertahap, bukan satu langkah langsung: pertama-tama membangun kerangka hukum, kemudian membangun tugas akuisisi di atasnya.
Jika ARMA disahkan, dan Bitcoin mendapatkan status hukum formal sebagai aset cadangan negara, maka debat tentang pembelian wajib kemungkinan besar akan dibuka kembali di atas dasar yang lebih kokoh. Jalur menuju hasil ini lebih panjang dari yang awalnya dihargai pasar saat janji kampanye Trump, tetapi arahnya tidak berubah.
Singkatnya, dampak jangka pendek pengesahan ARMA terhadap harga terbatas. Dalam jangka panjang, ini tetap merupakan faktor konstruktif bagi pasar, dan jika ARMA disahkan, probabilitas legislasi pembelian akhir menjadi lebih terlihat.
